Konferensi Asia Afrika

Latar Belakang Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika
Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas, artinya bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada di dunia. Jadi, bangsa Indonesia berhak bersahabat dengan negara mana pun asal tanpa ada unsure ikatan tertentu. Bebas juga berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara sendiri dalam menanggapi masalah internasional. Aktif berarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia.

Negara Indonesia memilih sifat politik luar negerinya bebas aktif sebab setelah Perang Dunia II berakhir di dunia telah muncul dua kekuatan adidaya baru yang saling berhadapan, yaitu negara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat memelopori berdirinya Blok Barat atau Blok kapitalis (liberal), sedangkan Uni Soviet memelopori kemunculan Blok Timur atau blok sosialis (komunis).

Dalam upaya meredakan ketegangan dan untuk mewujudkan perdamaian dunia, pemerintah Indonesia memprakarsai dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Usaha ini mendapat dukungan dari negara-negara di Asia dan Afrika. Prakarsa untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika dikemukakan pertama kali oleh Perdana Menteri RI Ali Sastroamijoyo yang kemudian mendapat dukungan dari negara India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma (Myanmar) dalam Konferensi Colombo.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Latar belakang dan dasar pertimbangan diadakan KAA adalah sebagai berikut.

• Kenangan kejayaan masa lampau dari beberapa negara di kawasan Asia-Afrika.
• Perasaan senasib sepenanggungan karena sama-sama merasakan masapenjajahan dan penindasan bangsa Barat, kecuali Thailand.
• Meningkatnya kesadaran berbangsa yang dimotori oleh golongan elite nasional/terpelajar dan intelektual.
• Adanya Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur.
• Memiliki pokok-pokok yang kuat dalam hal bangsa, agama, dan budaya.
• Secara geografis letaknya berdekatan dan saling melengkapi satu sama lain.

 Tujuan diadakannya Konferensi Asia Afrika, antara lain:

• memajukan kerja sama bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan;
• memberantas diskriminasi ras dan kolonialisme;
• memperbesar peranan bangsa Asia dan Afrika di dunia dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia dan kerja sama internasional.
• bekerja sama dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya,
• membicarakan masalah-masalah khusus yang menyangkut kepentingan bersama seperti kedaulatan negara, rasionalisme, dan kolonialisme.

Konferensi Pendahuluan
Sebelum Konferensi Asia Afrika dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan konferensi pendahuluan sebagai persiapan. Konferensi pendahuluan tersebut, antara lain sebagai berikut.

1) Konferensi Kolombo (Konferensi Pancanegara I)

Konferensi pendahuluan yang pertama diselenggarakan di Kolombo, ibu kota negara Sri Lanka pada tanggal 28 April–2 Mei 1954. Konferensi dihadiri oleh lima orang perdana menteri dari negara sebagai berikut.

1. Perdana Menteri Pakistan : Muhammad Ali Jinnah
2. Perdana Menteri Sri Lanka : Sir John Kotelawala
3. Perdana Menteri Burma (Myanmar) : U Nu
4. Perdana Menteri Indonesia : Ali Sastroamijoyo
5. Perdana Menteri India : Jawaharlal Nehru

Dalam Konferensi Kolombo  secara aklamasi memutuskan akan mengadakan Konferensi Asia Afrika dan pemerintah Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggaranya. Kelima negara yang wakilnya hadir dalam Konferensi Kolombo kemudian dikenal dengan nama Pancanegara. Kelima negara itu disebut sebagai negara sponsor. Konferensi Kolombo juga terkenal dengan nama Konferensi Pancanegara I.

2) Konferensi Bogor (Konferensi Pancanegara II)

Konferensi pendahuluan yang kedua diselenggarakan di Bogor pada tanggal 22–29 Desember 1954. Konferensi itu dihadiri pula oleh perdana menteri negara-negara peserta Konferensi Kolombo. Konferensi Bogor memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Konferensi Asia Afrika akan diselenggarakan di Bandung pada bulan 18- 24 April 1955.
2. Penetapan tujuan KAA dan menetapkan negara-negara yang akan diundang sebagai peserta Konferensi Asia Afrika.
3. Hal-hal yang akan dibicarakan dalam Konferensi Asia Afrika.
4. Pemberian dukungan terhadap tuntutan Indonesia mengenai Irian Barat.

Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika
Sesuai dengan rencana, Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18–24 April 1955. Konferensi Asia Afrika dihadiri oleh wakilwakil dari 29 negara yang terdiri atas negara pengundang dan negara yang diundang.

Negara pengundang meliputi Indonesia, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma (Myanmar).
Negara yang diundang 24 negara terdiri atas 6 negara Afrika dan 18 negara meliputi Asia (Filipina, Thailand, Kampuchea, Laos, RRC, Jepang, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Nepal, Afghanistan, Iran, Irak, Saudi Arabia, Syria (Suriah), Yordania, Lebanon, Turki, Yaman), dan Afrika (Mesir, Sudan, Etiopia, Liberia, Libia, dan Pantai Emas/Gold Coast).
Negara yang diundang, tetapi tidak hadir pada Konferensi Asia Afrika adalah Rhodesia/Federasi Afrika Tengah. Ketidakhadiran itu disebabkan Federasi Afrika Tengah masih dilanda pertikaian dalam negara/dikuasai oleh orang-orang Inggris.

Dalam Konferensi Asia Afrika dihasilkan keputusan penting, antara lain:

1. memajukan kerja sama bangsa-bangsa Asia Afrika di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan;
2. menuntut kemerdekaan bagi Aljazair, Tunisia, dan Maroko;
3. mendukung tuntutan Indonesia atas Irian Barat dan tuntutan Yaman atas Aden;
4. menentang diskriminasi ras dan kolonialisme dalam segala bentuk;
5. aktif mengusahakan perdamaian dunia.

Selain menetapkan keputusan tersebut, konferensi juga mengajak setiap bangsa di dunia untuk menjalankan beberapa prinsip bersama, smuanya ada sepuluh sehingga kesepuluh prinsip tersebut dikenal dengan istilah Dasasila Bandung atau Bandung Declaration. Kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. menghormati hak-hak dasar manusia, tujuan, serta asas yang termuat dalam Piagam PBB;
2. menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa;
3. mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa, baik bangsa besar maupun bangsa kecil;
4. tidak melakukan intervensi atau ikut campur tangan dalam persoalan dalam negeri negara lain;
5. menghormati hak-hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri, baik secara sendirian maupun secara kolektif sesuai dengan Piagam PBB; 
6. tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus salah satu negara besar dan  tidak melakukan tekanan terhadap negara lain;
7. tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atas kemerdekaan politik suatu negara;
8. menyelesaikan segala perselisihan internasional secara damai sesuai dengan Piagam PBB;
9. memajukan kepentingan bersama dan kerja sama internasional;
10. menghormati hukum dan kewajiban internasional lainnya.